Polri menjadwalkan sidang kode etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. (Foto: Berita Senator)
Gelombang sanksi etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Setelah dua perwira tinggi berpangkat inspektur jenderal dijatuhi sanksi pemecatan, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada pekan depan.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengonfirmasi rencana sidang tersebut saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia belum merinci tanggal pastinya, namun memastikan proses etik terhadap Listyo Sigit akan mengacu pada mekanisme Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Irjen Eko Hadi Santoso Dijatuhi PTDH
Penjadwalan sidang bagi Listyo Sigit menyusul rampungnya sidang etik maraton selama sekitar sembilan jam terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di Bareskrim Polri pada hari yang sama. Majelis etik menyatakan Eko terbukti melakukan akses ilegal menggunakan teknologi kepolisian secara tidak profesional dan menyalahi prosedur.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa Eko dijatuhi sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH). Eko menjadi jenderal kedua yang dipecat dalam pusaran kasus ini, setelah Irjen Ahrie Sonta lebih dulu diberhentikan pada 10 November 2026.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, yang memantau jalannya persidangan, mengungkapkan bahwa Eko sempat menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf di hadapan majelis. Meski demikian, Eko menyatakan mengajukan banding atas putusan pemecatannya. Ia terlihat keluar dari gedung Propam mengenakan baju tahanan biru dengan tangan terikat.
Sidang Irjen Slamet Uliandi Ditunda
Sementara itu, proses etik terhadap perwira tinggi lain yang turut terseret, Irjen Slamet Uliandi, terpaksa ditunda. Menurut Johnny, kepolisian harus menghormati hak yang bersangkutan karena kondisi kesehatannya masih memerlukan perawatan medis.
Dengan demikian, dari empat perwira tinggi yang terseret, dua telah dijatuhi sanksi etik, satu dijadwalkan disidang pekan depan, dan satu lainnya menunggu pulih.
Kronologi Singkat Kasus
Kasus ini mencuat ke publik pada awal November 2026. Pada Selasa, 3 November 2026, Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Saat itu, para tersangka disebut dengan inisial, salah satunya LSP, yang ramai dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan keterangan Bareskrim yang dikutip NU Online, penyadapan diduga dilakukan sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa surat permintaan penyidik maupun laporan polisi, sehingga tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Selain nomor telepon Presiden, sasaran penyadapan disebut juga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, kelompok masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan catatan log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Jalur Pidana dan Dugaan Makar
Di luar ranah kode etik, perkara ini juga bergulir di jalur pidana. Bareskrim Polri telah menetapkan keempat jenderal tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, sebagai tersangka perkara pokok penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga menyampaikan bahwa tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin tengah menyidik dugaan tindak pidana makar. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara itu telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung. Namun, Suyudi menegaskan penyidik masih mendalami barang bukti gawai dan belum menetapkan tersangka untuk pasal makar.
Seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak Listyo Sigit terkait jadwal sidang etiknya.
Ujian Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi salah satu yang paling mengguncang institusi Polri dalam beberapa tahun terakhir, mengingat melibatkan mantan pucuk pimpinan dan sejumlah perwira tinggi di bidang hukum serta teknologi informasi. Polri sebelumnya menegaskan tidak akan ada perlakuan istimewa dalam proses etik terhadap siapa pun.
Bagi publik, termasuk masyarakat di desa, perkara ini menyangkut hal mendasar: jaminan bahwa kewenangan penyadapan yang sangat kuat hanya digunakan untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan lain. Transparansi proses etik dan pidana ke depan akan sangat menentukan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Disarikan dari Berita Senator dan NU Online.
