Kepala Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur, Hamriani Kassa. (Foto: Raihan/Wartakutim)
Genangan air yang kerap muncul di sejumlah titik mendorong warga Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, mengusulkan pembangunan polder mini. Usulan tersebut lahir dari forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
Namun, mewujudkan polder mini bukan perkara mudah. Kepala Desa Singa Gembara, Hamriani Kassa, mengakui bahwa ketersediaan lahan menjadi kendala utama.
Tapi kita pasti kendala dengan lahan, itu satu.
Hamriani Kassa, Kepala Desa Singa Gembara
Desa Rasa Kota
Singa Gembara bukan desa biasa. Dengan jumlah penduduk lebih dari 20 ribu jiwa, desa yang berada di kawasan ibu kota Kabupaten Kutai Timur ini semakin menyerupai wilayah perkotaan. Kepadatan permukiman membuat lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk fasilitas umum seperti polder kian sulit ditemukan.
Hamriani menyebut, genangan di desanya bahkan bisa terjadi di beberapa lokasi meski hujan tidak turun. Kondisi ini mengindikasikan persoalan drainase dan aliran air yang perlu ditangani secara menyeluruh, bukan sekadar saat musim hujan.
Apa Itu Polder Mini?
Polder adalah sistem pengendalian banjir yang menampung air di sebuah kolam atau area tampungan, lalu mengalirkannya secara terkendali, biasanya dibantu pompa dan pintu air. Polder mini merupakan versi berskala kecil yang cocok untuk kawasan permukiman padat. Dengan polder, air hujan atau limpasan tidak langsung menggenangi rumah warga, melainkan ditampung sementara sebelum dialirkan ke saluran pembuangan atau sungai.
Tantangannya, polder membutuhkan lahan untuk kolam tampungan. Di desa yang padat seperti Singa Gembara, pengadaan lahan bisa memerlukan pembebasan tanah warga atau pemanfaatan lahan milik pemerintah dan perusahaan di sekitar desa.
Ditempuh Lewat Jalur Musrenbang
Selama tiga tahun menjabat, Hamriani mengawal usulan polder mini melalui jalur Musrenbang. Ia mengaku belum mengajukannya langsung kepada pemerintah daerah dan memilih mengikuti mekanisme perencanaan yang berjenjang, dari desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Mekanisme ini penting karena pembangunan polder umumnya membutuhkan anggaran besar yang berada di luar kemampuan Dana Desa. Dukungan Pemkab Kutai Timur, terutama untuk pengadaan lahan dan konstruksi, akan sangat menentukan apakah usulan tersebut bisa terwujud.
Langkah Sementara: Normalisasi Parit
Sambil menunggu realisasi polder mini, Pemerintah Desa Singa Gembara menempuh sejumlah langkah jangka pendek, antara lain:
- normalisasi drainase di belakang kawasan Kopi Kai dengan bantuan sebuah perusahaan;
- meminta para ketua RT merawat parit yang dibangun melalui program Bantuan Keuangan Khusus RT; serta
- menginstruksikan seluruh ketua RT menormalisasi saluran air menjelang musim hujan.
Parit-parit yang sudah dibangun dirawat.
Hamriani Kassa
Gotong Royong Jadi Kunci
Perawatan drainase yang konsisten sering kali menjadi cara paling murah dan efektif untuk mengurangi genangan. Parit yang tersumbat sampah atau sedimen akan kehilangan daya tampung, sehingga air meluap ke jalan dan permukiman. Karena itu, keterlibatan warga dalam kerja bakti membersihkan saluran sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur baru.
Kemitraan dengan perusahaan di sekitar desa, seperti yang dilakukan dalam normalisasi drainase di belakang Kopi Kai, juga menunjukkan bahwa persoalan genangan bisa ditangani secara kolaboratif. Ke depan, kolaborasi serupa berpeluang diperluas, termasuk untuk mencari solusi atas kebutuhan lahan polder mini.
Bagi warga Singa Gembara, polder mini adalah harapan agar genangan tak lagi menjadi masalah rutin. Dengan perencanaan yang matang, dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi warga, usulan yang telah tercatat dalam RPJMDes itu diharapkan dapat segera terwujud.
Disarikan dari Wartakutim.
