Wamenhaj Dahnil di Rapimnas FODI: Warga Desa Paling Rentan Penipuan Haji, Waspadai “Bandit Agama” dan Tawaran Potong Antrean

JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak meminta para pimpinan organisasi desa ikut menjadi benteng pertama bagi warga dari penipuan haji dan umrah. Pesan itu ia sampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Forum Organisasi Desa Indonesia (FODI) 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurut Dahnil, masyarakat desa menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban tawaran haji dan umrah bodong, termasuk iming-iming “potong antrean” haji.

Dahnil menjadi salah satu pejabat negara yang hadir memberikan arahan dalam forum tersebut. Selain Wamenhaj, Rapimnas FODI juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang memaparkan pembangunan 874 Jembatan Merah Putih Presisi dan pendampingan petani jagung.

Warga Desa Paling Rentan Jadi Korban

Di hadapan para ketua organisasi desa, Dahnil menyosialisasikan berbagai modus penipuan yang kerap menyasar calon jemaah. Yang paling sering muncul adalah tawaran untuk “melompati antrean” haji dengan membayar sejumlah uang tambahan, tawaran haji tanpa antre dengan visa yang tidak jelas, hingga paket umrah dengan harga jauh di bawah kewajaran.

Ia menilai masyarakat desa paling mudah terjerat karena keinginan berangkat ke Tanah Suci begitu kuat, sementara akses informasi resmi tentang prosedur haji dan umrah masih terbatas. Tidak sedikit warga desa yang menabung bertahun-tahun, menjual sawah atau ternak, lalu kehilangan seluruh uangnya karena percaya pada calo atau biro perjalanan yang tidak berizin. Karena kedekatannya dengan warga, kepala desa dan perangkat desa dinilai berada di posisi paling strategis untuk mencegah hal itu terjadi.

Waspadai “Bandit Agama”

Dahnil secara khusus meminta kepala desa dan aparatur desa mewaspadai apa yang ia sebut sebagai “bandit agama”, yakni pihak-pihak yang memanfaatkan simbol dan kepercayaan keagamaan untuk menipu warga yang ingin beribadah ke Tanah Suci. Pelaku semacam ini kerap tampil meyakinkan, menggunakan atribut keagamaan, dan memanfaatkan kedekatan sosial di kampung untuk menarik dana calon jemaah.

Sikap keras terhadap oknum berkedok agama ini bukan hal baru bagi Dahnil. Pada Juli 2026, seperti dilaporkan TIMES Indonesia, ia menyatakan akan bertindak keras dan tegas terhadap oknum yang memakai agama untuk merugikan umat dalam penyelenggaraan haji dan umrah, termasuk penipuan bermodus badal haji dan pembayaran dam. Menurutnya, ulah segelintir oknum itu ikut mencoreng kerja baik para dai, guru, dan tokoh agama yang tulus membimbing jemaah. Langkah tersebut, kata Dahnil saat itu, merupakan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola haji dan umrah.

Antrean Haji: dari 49 Tahun Kini Rata-rata 14 Tahun

Dalam paparannya, Dahnil juga menyampaikan capaian pemerintah dalam memangkas masa tunggu haji. Sebelum era pemerintahan Presiden Prabowo, masa tunggu haji terlama di Indonesia mencapai 49 tahun. Setelah formula penghitungan antrean diubah, rata-rata masa tunggu turun menjadi 26 tahun, lalu kembali dipangkas menjadi rata-rata 14 tahun. Dahnil menyebut capaian ini sebagai salah satu prestasi besar dalam pembenahan penyelenggaraan haji.

Penurunan menjadi 14 tahun itu, sebagaimana dilaporkan Okezone pada akhir September 2026, merupakan hasil pembersihan dan validasi 5,7 juta data pendaftar haji. Dari proses itu, Kementerian Haji dan Umrah menemukan sekitar 400.000 data yang tidak valid. Validasi dilakukan setelah Presiden Prabowo menilai rata-rata antrean 26 tahun masih terlalu lama. Dengan data yang lebih bersih, antrean faktual jemaah yang berangkat tahun ini rata-rata hanya menunggu 14 tahun.

Bagi warga desa, kabar ini penting karena dua hal. Pertama, antrean yang lebih pendek membuat peluang berangkat melalui jalur resmi semakin realistis, sehingga tidak ada alasan untuk tergiur jalan pintas. Kedua, antrean resmi diatur oleh sistem pemerintah, sehingga tidak ada pihak mana pun yang bisa “menjual” posisi antrean atau mempercepat keberangkatan dengan imbalan uang. Tawaran semacam itu hampir pasti penipuan.

Peran Kepala Desa dan Perangkat Desa

Ajakan Dahnil kepada organisasi desa sejalan dengan semangat Rapimnas FODI yang ingin memperkuat peran organisasi desa dalam mengawal program pemerintah. Pemerintah desa memiliki jalur komunikasi langsung dengan warga melalui musyawarah desa, pengajian, posyandu, hingga grup percakapan warga. Saluran-saluran itu bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi resmi tentang pendaftaran haji dan umrah.

Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan pemerintah desa antara lain:

• Mengingatkan warga bahwa pendaftaran haji reguler hanya melalui jalur resmi Kementerian Haji dan Umrah dan bank penerima setoran yang ditunjuk.
• Mengimbau warga memeriksa izin biro perjalanan umrah (PPIU) dan haji khusus (PIHK) sebelum menyetor uang.
• Mewaspadai harga paket umrah yang jauh di bawah harga wajar serta janji keberangkatan tanpa antre.
• Membuka layanan pengaduan di kantor desa bagi warga yang merasa ragu atau menjadi korban, lalu meneruskannya ke kantor kementerian di daerah atau kepolisian.

Pesan perlindungan warga ini melengkapi rangkaian arahan lain dalam Rapimnas FODI, mulai dari isu ketahanan pangan hingga kemandirian ekonomi desa. Di sisi kelembagaan, forum juga telah menetapkan struktur presidium FODI melalui sidang Komisi 1. Dengan jaringan organisasi desa yang menjangkau seluruh Indonesia, FODI diharapkan bisa menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi resmi, termasuk soal haji dan umrah, hingga ke tingkat kampung.

Tanya Jawab Seputar Penipuan Haji dan Umrah

Apakah ada cara resmi untuk “potong antrean” haji?

Tidak. Antrean haji reguler diatur oleh sistem pemerintah berdasarkan nomor porsi. Tawaran mempercepat keberangkatan dengan membayar uang tambahan patut dicurigai sebagai penipuan.

Berapa lama masa tunggu haji saat ini?

Menurut Kementerian Haji dan Umrah, setelah validasi 5,7 juta data pendaftar, rata-rata antrean faktual jemaah yang berangkat tahun ini sekitar 14 tahun, turun dari rata-rata 26 tahun dan masa tunggu terlama yang pernah mencapai 49 tahun.

Apa yang dimaksud “bandit agama”?

Istilah yang dipakai Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak untuk menyebut pihak yang memanfaatkan simbol dan kepercayaan agama untuk menipu calon jemaah haji dan umrah.

Apa yang bisa dilakukan perangkat desa?

Menyebarkan informasi resmi soal pendaftaran haji dan umrah, mengingatkan warga untuk memeriksa izin biro perjalanan, dan menyediakan saluran pengaduan bagi warga yang curiga atau menjadi korban.