November 22, 2026
Acara Bincang Bahari bertema Hari Ikan Nasional di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta

Acara Bincang Bahari bertema Hari Ikan Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Foto: Argya Maheswara/kumparan)

KKP meminta dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) memasak ikan minimal dua kali dalam sepekan, sejalan dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Langkah ini dinilai membuka pasar baru bagi nelayan dan pembudi daya ikan di desa.

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana memasukkan ikan ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara rutin. Dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta menyajikan menu berbahan ikan setidaknya dua kali dalam sepekan.

“Setidaknya dua kali dalam seminggu, dapur itu kita minta untuk mengkonsumsi atau memasak ikan,” kata Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Yuwono, dalam acara Bincang Bahari bertema Hari Ikan Nasional di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/11/2026), seperti dilaporkan kumparan.

Berpijak pada Perpres Gemarikan

Rencana ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Menurut Budi, Perpres tersebut tidak hanya mengatur promosi, tetapi juga mencakup rantai pasok ikan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi, penanganan, hingga pengolahan.

Agar menu ikan bisa diolah dengan baik, KKP turun langsung mendampingi dapur MBG. Pendampingan menyasar kepala SPPG, ahli gizi, hingga juru masak. Program ini sudah berjalan di tiga wilayah, yakni Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

Pendampingan ini penting karena ikan termasuk bahan pangan yang mudah rusak. Penanganan yang keliru, misalnya rantai dingin yang terputus atau penyimpanan yang tidak tepat, bisa menurunkan mutu dan keamanan pangan. Karena itu, juru masak perlu memahami cara memilih, menyimpan, dan mengolah ikan sebelum disajikan kepada anak-anak penerima MBG.

Enam Jenis Ikan Andalan

KKP menyebut ada enam jenis ikan yang paling potensial sekaligus paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, yaitu:

  • Tongkol
  • Kembung
  • Lele
  • Nila
  • Teri
  • Bandeng

Jenis-jenis ikan ini relatif mudah didapat, harganya terjangkau, dan banyak dihasilkan nelayan maupun pembudi daya di desa. Lele dan nila, misalnya, konsisten masuk lima besar preferensi konsumen di Pulau Jawa sehingga menjadi fokus pengembangan budi daya ikan tematik di kawasan tersebut.

Konsumsi Ikan Belum Merata

Asisten Deputi Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Yanti Permatasari, mengungkapkan rata-rata konsumsi ikan nasional pada periode 2020–2025 mencapai 26,08 kilogram per kapita. Namun, angkanya timpang antardaerah.

  • Tertinggi: Sulawesi Utara, 48,97 kg per kapita.
  • Terendah: Papua Pegunungan (10,66 kg), Jawa Tengah (16,32 kg), dan DI Yogyakarta (16,53 kg) per kapita.

Yanti menyoroti rendahnya konsumsi ikan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, padahal akses dan produksi ikan di kedua wilayah itu tergolong baik. Ia berharap menu ikan menjadi kebiasaan di rumah tangga karena penting “untuk kesehatan dan kecerdasan anak-anak Indonesia.”

202 Juta Warga Desa Jadi Sasaran

Gerakan makan ikan juga didorong hingga ke tingkat desa. Saat sosialisasi Perpres Nomor 74 Tahun 2026 pada akhir September lalu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menekankan bahwa gerakan konsumsi ikan tidak boleh berhenti pada kampanye, tetapi harus menjadi kebiasaan masyarakat.

“75.266 desa di seluruh Indonesia, tidak kurang dari 202 juta warga desa itu perlu sehat dan makanan bergizi,” ujar Riza Patria, seperti dilaporkan InfoPublik.

Peluang bagi Nelayan dan Pembudi Daya Desa

Kebijakan menu ikan dua kali sepekan berpotensi membuka pasar yang besar dan pasti bagi produsen ikan lokal. Dengan ribuan dapur MBG yang tersebar hingga kecamatan, kebutuhan ikan segar maupun olahan akan meningkat secara rutin.

Bagi desa, peluang ini bisa ditangkap melalui beberapa langkah:

  • Kelompok nelayan dan pembudi daya ikan bisa menjalin kerja sama pasokan dengan SPPG terdekat.
  • BUMDes atau Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi agregator yang mengumpulkan hasil panen warga dan menjamin pasokan rutin.
  • Kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) bisa menyediakan produk olahan seperti fillet, bakso, atau nugget ikan yang lebih praktis dimasak.
  • Desa dapat mengarahkan sebagian program ketahanan pangan untuk pengembangan kolam lele atau nila.

KKP menargetkan program ini berhasil memasukkan ikan ke dalam MBG sekaligus memperkuat sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan, hingga pengolahan ikan, agar ikan mudah diakses semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, KKP juga membidik peluang pasar pangan biru global yang nilainya diproyeksikan mencapai Rp7.650 triliun pada 2030, seperti diulas dalam artikel KKP Bidik Pasar Blue Food Global. Program MBG sendiri terus dibenahi, termasuk melalui sistem grading dapur SPPG.

Disarikan dari kumparan, dengan tambahan informasi dari Bisnis.com dan InfoPublik.

Tinggalkan Balasan